Menilik penyebab dan penanganan ASEAN dalam Kudeta Militer Myanmar – DISKO Vol. 3
Pada pemilihan umum tersebut, partai dipimpin oleh Aung San Suu Ki yaitu Liga Nasional untuk Demokrasi mendapatkan kemenangan yang besar dalam pemilu tersebut dengan suara yang berhasil diperoleh sebesar 82%. Sementara partai Tatmadaw yang notabenenya dikuasai oleh pihak militer Myanmar, hanya memenangkan 6% dari total kursi yang ada pada pemilu tersebut.
Kemudian partai Tatmadaw menuduh bahwa pemilu yang telah dilaksanakan sebelumnya merupakan sebuah bentuk kecurangan. Oleh karena hal tersebut, militer Myanmar melakukan kudeta untuk menguasai pemerintahan. Setelah tindakan kudeta dilakukan oleh militer Myanmar, terdapat gelombang demonstrasi cukup masif melawan tindakan militer yang telah mengkudeta pemerintahan resmi Myanmar.
Banyak korban berjatuhan dari pihak sipil, karena disebabkan oleh tembakan yang dilepaskan oleh pihak yang berwajib. Hal tersebut lantas mengundang amarah internasional, agar militer Myanmar menghentikan segala tindakannya berkaitan dengan kudeta tersebut serta membiarkan para warga sipil berdemonstrasi secara damai, karena hal tersebut dinilai sebagai salah satu unsur dari demokrasi yang ada di pemerintahan Myanmar tersebut.
Kejadian kudeta yang sedang terjadi di Myanmar tersebut tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwasannya militer Myanmar menguasai 25% dari parlemen yang ada di Myanmar, kerjasama militer dengan konglomerat Myanmar, kepolisian juga dipimpin dan dikendalikan oleh pihak militer Myanmar serta BUMN Myanmar masih dikendalikan oleh militer Myanmar sendiri. Fakta-fakta tersebut menjadikan militer memiliki kekuasaan ekslusif dan signifikan dalam mendukung tindakan kudeta yang dilakukan terhadap pemerintahan resmi Myanmar.
Di sisi lain, ASEAN selaku organisasi regional, tidak dapat melakukan banyak hal, karena prinsip non-intervensi yang dianut oleh organisasi regional tersebut. Prinsip non-intervensi di ASEAN dapat dimaknai sebagai salah satu usaha untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing anggota ASEAN. Segala hal yang terjadi di dalam negeri masing-masing negara anggota, terutama yang menyangkut politik, tidak boleh diganggu oleh negara anggota ASEAN.
Tindakan militer Myanmar juga melakukan kudeta terhadap pemerintahan resmi Myanmar merupakan salah satu bentuk kemunduran demokrasi di negara tersebut. Salah satu prinsip demokrasi adalah menyelesaikan masalah tanpa harus melibatkan kekerasan serta mengedepankan asas transparansi untuk menjamin damainya proses penyelesaian masalah tersebut.
REFERENSI
Cipto, B. (2018). Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Realitas dan Masa Depan (third edit.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
REFERENSI GAMBAR
