PENGARUH KEBIJAKAN IMPOR BERAS TERHADAP FLUKTUASI IMPOR BERAS INDONESIA

Sampai saat ini, Indonesia masuk ke dalam kategori negara importir beras. Negara asal beras impor diantaranya Vietnam, Thailand, Tiongkok, bahkan Amerika Serikat. Defisit yang dialami oleh Indonesia dalam perdagangan pangan semakin besar bila diperhitungkan sejak beberapa tahun belakangan ini, dimana Indonesia pernah mengalami defisit horticultural tanpa beras. Selain itu, pemerintah mengambil langkah untuk mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal ini cukup disayangkan karena, sebenarnya, Indonesia memiliki potensi untuk berswasembada pangan mengingat kemampuan lahan pertanian di Indonesia cukup luas dan subur. Apabila kelebihan tersebut tidak dikelola dengan baik, tidak akan berarti apa-apa bagi negara.

Indonesia yang dijuluki sebagai negara agraris membuat defisit atas komoditas pangan menjadi hal yang sangat ironis, terlebih Indonesia pernah mencapai suatu titik menjadi swasembada beras. Namun sangat sulit untuk kembali mencapai titik tersebut apabila Indonesia mengalami kesulitan dalam menghentikan impor beras yang diakibatkan produksi domestik tidak dapat mencukupi permintaan beras dalam negeri. Seharusnya pemerintah Indonesia memiliki suatu rancangan luar biasa yang benar dan jelas untuk menyukseskan program keamanan pangan, dan, tidak hanya memproduksi bahan pokok, tetapi juga mengelola bahan pokok tersebut menjadi produk olahan yang berkualitas untuk didistribusikan dan diekspor dengan nilai yang lebih tinggi.

FLUKTUASI IMPOR BERAS INDONESIA

Meskipun Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam melimpah, Indonesia masih belum memiliki sistem pengolahan pangan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Setelah Indonesia mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan beras dalam negeri dengan produksi beras domestic, langkah kegiatan impor dilakukan demi mempertahankan keseimbangan harga beras di pasar dalam negeri yang diiringi dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat.

Dari tahun ke tahun, Indonesia sudah melakukan impor beras yang berasal dari berbagai negara. Terdapat fluktuasi yang cukup drastis ketika melihat jumlah beras impor yang diterima oleh Indonesia. Tahun 2010 hingga 2014 merupakan periode dimana Vietnam, Thailand dan Tiongkok merupakan pengekspor beras terbesar ke Indonesia, dimana Vietnam menduduki peringkat pertama dengan jumlah 1,7 juta ton pada tahun 2011. Namun pada tahun 2015, Indonesia terlihat telah meningkatkan jumlah beras impor yang berasal dari Pakistan. Selain itu, jumlah impor terbesar yang diterima oleh Indonesia terletak pada tahun 2011 dengan jumlah 2,7 ton, pada tahun 2018 dengan jumlah 2,2 ton dan tahun 2012 yang menduduki peringkat ketiga dengan jumlah 1,8 ton beras.

Kebijakan impor pangan, khususnya beras, yang dilakukan oleh Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor yang paling berpengaruh adalah kemampuan Indonesia kurang memadai dalam menyeimbangkan produksi beras domestik dengan pertumbuhan penduduk Indonesia, sehingga angka konsumsi beras per kapita juga meningkat.

Selain dari peningkatan jumlah penduduk, fluktuasi impor beras juga bisa dilihat dari sisi sisi efektivitas produksi pangan dalam negeri, terutama dalam produksi komoditas beras, dan bagaimana perkembangannya saat ini; produksi pangan dalam negeri ini menurun, atau mengalami peningkatan.

Regulasi terhadap kebijakan impor beras yang kurang maksimal juga merupakan faktor pendorong terjadinya lonjakan jumlah impor beras, dimana hal ini dapat dimanfaatkan oleh para pelaku impor dan pihak-pihak yang berkepentingan sehingga mencederai stabilitas pasar domestik..

MASALAH EGO-SEKTORAL DI LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA

Polemik impor beras yang hingga saat ini masih terjadi di Indonesia merupakan suatu potret yang menggambarkan komunikasi antar lembaga negara yang kurang optimal. Adanya perbedaan pernyataan tiap lembaga pemerintahan terkait kebijakan impor beras memperlihatkan bahwa lembaga pemerintah yang terlibat lebih mementingkan ego sectoral ketimbang merumuskan solusi atas permasalahan tersebut secara bersama-sama.

Kurangnya sinergi antar lembaga pemerintah ini kemudian menimbulkan masalah lain yang dapat mendorong polemik impor beras ini ke jurang yang lebih dalam, yaitu integrasi data. Informasi tentang produksi dan permintaan atas komoditas beras merupakan aspek yang sangat berpengaruh dalam mengambil keputusan, sehingga sentralisasi data merupakan hal yang krusial supaya menjadi tolak ukur setiap lembaga yang terlibat dalam merumuskan suatu kebijakan. Namun nyatanya tiap lembaga pemerintah memiliki data mereka masing-masing sehingga informasi mengenai produksi dan kebutuhan atas komoditas beras tidak terpusat.

REFERENSI

Arifin, Ahmad. (2021). Polemik Impor Beras, Potret Buruknya Komunikasi Kebijakan Pemerintah, Jurnal Medan. Di akses melalui https://jurnalmedan.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1491721938/polemik-impor-beras-potret-buruknya-komunikasi-kebijakan-pemerintah pada 28 Maret 2021.

Bada Pusat Statistik. (2020). Impor Beras berdasarkan Negara Asal tahun 2010 hingga 2019. Di akses melalui https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1043/impor-beras-menurut- negara-asal-utama- pada 28 Maret 2021

Eric Quincieu. (2015). Summary of Indonesia’s Agriculture, Natural Resources, and Environment Sector Assessment. ADB Papers on Indonesia No. 08.

Kusumah, F. P. (2019). Ekonomi Politik dalam Kebijakan Impor Beras: Membaca Arah Kebijakan Pemerintah 2014-2019. Politika: Jurnal Ilmu Politik, 10(2), 137-162.

(author: Aqmal Mei Shandika – Media dan Publikasi)