Krisis Politik Berkepanjangan Malaysia, Apa Saja yang Terjadi

September 6, 2021
KOMAHI
HI-Cle

Kondisi politik di Malaysia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Selama 1,5 tahun kebelakang, Malaysia tengah dilanda krisis politik berkepanjangan. Krisis politik ini semakin parah menyusul pengunduran diri yang dilakukan oleh Perdana Menteri Malaysia Ke-8, Muhyiddin Yassin. Pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 lalu, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin resmi mengundurkan diri dari jabatannya.

Hal ini terjadi setelah ia kehilangan dukungan dari parlemen, dan juga timbulnya berbagai protes dari publik yang merasa penanganan pandemi covid-19 di Malaysia berjalan dengan buruk. Kondisi ini terbukti dengan tingginya angka penambahan kasus covid-19 pada awal bulan Agustus lalu, yang sempat menyentuh angka sebesar 20.000 kasus perhari (WHO, 2021).

Pengangkatan Ismail Sabri Yakoob sebagai Perdana Menteri baru oleh Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah juga belum bisa dianggap sebagai akhir dari krisis ini. Lalu, hal apa yang sebenarnya menjadi penyebab terjadinya krisis politik berkepanjangan ini?

Mundurnya Mahathir Mohammad

Krisis politik ini bermula pada tanggal 24 Februari 2020, dimana Perdana Menteri Malaysia Ke-7 Mahathir Mohammad, yang juga merupakan Perdana Menteri Malaysia Ke-4, mengumumkan pengunduran dirinya. Pengunduran dirinya ini dilakukan secara spontan dan mengejutkan banyak pihak. Mahathir mengatakan bahwa pengunduran dirinya sebagai PM Malaysia adalah karena dirinya tidak lagi mendapatkan dukungan dari partainya, Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu).

Selanjutnya, Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berdiskusi dan meminta pendapat dari parlemen mengenai pengganti Mahathir. Pada akhirnya, terpilihlah Muhyiddin Yassin berdasarkan suara mayoritas di parlemen. Padahal, tokoh politik yang digadang-gadang akan meneruskan kepemimpinan Mahathir sebagai Perdana Menteri pada awalnya adalah Anwar Ibrahim.

Gagalnya Anwar Ibrahim Menjadi Perdana Menteri

Anwar Ibrahim gagal menempati kursi kepemimpinan Perdana Menteri dikarenakan kurangnya dukungan di parlemen. Anwar merupakan tokoh pemimpin oposisi yang pernah mendekam di penjara sebanyak dua kali, yakni pada tahun 1999 dan 2015. Ia dipenjara dengan tuduhan korupsi dan sodomi, meskipun banyak pihak mengatakan tuduhan ini merupakan kepentingan politik untuk menjatuhkan Anwar. Setelah diputuskan bebas pada Mei 2018, Anwar merapat dan berjuang bersama dengan Mahathir di bawah koalisi Pakatan Harapan.

Koalisi ini kemudian memenangkan pemilu pada tahun 2018, mengalahkan koalisi Barisan Nasional yang tidak terkalahkan selama lebih dari 60 tahun. Dengan kemenangan koalisi ini, Anwar dijanjikan untuk diberikan posisi Perdana Menteri oleh Mahathir pada tahun 2020. Akan tetapi, koalisi Pakatan Harapan pecah pada tahun 2020 awal, dengan keluarnya beberapa partai didalamnya termasuk Partai Bersatu yang didirikan oleh Mahathir. Muhyiddin yang merupakan presiden Partai Bersatu bersikukuh untuk keluar dari koalisi Pakatan Harapan dan merapat ke koalisi Barisan Nasional.

Kepemimpinan Muhyiddin

Dengan bergabungnya Partai Bersatu ke koalisi Barisan Nasional, Muhyiddin kemudian meraih suara mayoritas dari parlemen mengalahkan Anwar, yang kemudian membuat dirinya terpilih sebagai Perdana Menteri. Anwar dan Mahathir dari koalisi Pakatan Harapan kemudian kecewa terhadap hasil ini dan mengajukan mosi tidak percaya. Pada bulan September 2020, Anwar sempat mengatakan bahwa ia akan membentuk pemerintahan baru dengan dukungan dari parlemen yang kuat, akan tetapi Anwar tidak dapat memberikan bukti yang kuat dan mendapat kritik keras.

Muhyiddin kemudian tetap mengemban tugasnya sebagai Perdana Menteri selama 17 bulan kedepan, menjadikannya Perdana Menteri dengan masa jabatan tersingkat dalam sejarah Malaysia. Kelemahannya dalam mengatasi pandemi covid-19 menjadi permasalahan mayor yang menghantui kepemimpinannya. Selain itu, mata uang ringgit juga turun dan menjadi yang terendah selama setahun terakhir. Seruan untuk mundur dari rakyat serta penarikan dukungan terhadap dirinya di parlemen, membuat Muhyiddin resmi meletakkan jabatannya.

Terpilihnya Perdana Menteri Baru

Mengakhiri carut marut politik serta kekosongan kekuasaan, Raja Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah kemudian melantik Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri Malaysia Ke-9. Ismail merupakan Wakil Perdana Menteri di masa kepemimpinan Muhyiddin. Pengangkatan Ismail dilakukan setelah ia memperoleh 114 suara dari total 220 anggota parlemen. Keputusan ini diambil mengingat kondisi pandemi covid-19 yang tidak memungkinkan untuk menggelar pemilihan umum. Terpilihnya Ismail juga menandakan kembalinya kekuasaan partai United Malays National Organisation (UMNO) yang berada di koalisi Barisan Nasional.

Beberapa pihak mengatakan terpilihnya Ismail merupakan suatu keputusan yang buruk karena Ismail merupakan bagian dari pemerintahan Muhyiddin yang telah gagal mengatasi pandemi covid-19 di Malaysia. Selain itu, kembali berkuasanya UMNO juga menjadi suatu hal yang mengecewakan, dikarenakan UMNO terlibat dalam skandal korupsi pengelolaan dana negara 1MDB yang mencapai kerugian hingga miliaran dollar AS. Terpilihnya Perdana Menteri baru tidak serta merta mengakhiri dinamika politik di Malaysia. Kemampuan pemerintahan baru dalam menghadapi kondisi terkini serta pemilihan umum yang direncanakan untuk digelar pada pertengahan 2023, menjadi penentu seperti apakah krisis politik berkepanjangan Malaysia ini akan berakhir.